Preloader
dpmptsp@papuaselatan.go.id 6282197640006
Ikuti Survei

  • TABEL UNDANG-UNDANG

    No Uraian

  • TABEL PERATURAN PEMERINTAH

    No Uraian
    1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

  • TABEL PERATURAN PRESIDEN

    No Uraian
    1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
    3. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi
    4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
    5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi

  • TABEL PERATURAN MENTERI

    No Uraian
    1. PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
    2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah.
    3. Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM- Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal
    4. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
    5. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal
    6. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
    7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    8. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi
    9. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 227 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    10. Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM - Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
    11. PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

  • TABEL PERATURAN DAERAH

    No Uraian

  • TABEL PERATURAN GUBERNUR

    No Uraian
    1. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    2. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pendelagasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    3. Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan Pembentukkan Tim Pelaksana Teknis Percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan 2023
    4. PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  • TABEL PERATURAN KEPALA DPMPTSP

    No Uraian
    1. PERJANJIAN KINERJA INDUK DPMPTSP 2023
    2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DPMPTSP 2023
    3. PERJANJIAN KINERJA 2024 - KEPALA DINAS
    4. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP 2024 - KASUBAG UMUM
    5. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP 2024 - SEKERTARIS

LINK TERKAIT

Whatsapp-Button