DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA SELATAN

UNDANG - UNDANG

TABEL UNDANG-UNDANG

No	Uraian
1.	UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
2.	UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PERATURAN PEMERINTAH

TABEL PERATURAN PEMERINTAH

No	Uraian
1.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3.	PP NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	NOMOR 22 TAHUN 2021 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN PRESIDEN

TABEL PERATURAN PRESIDEN

No	Uraian
1.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
3.	Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi
4.	Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
6.	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi

PERATURAN MENTERI

TABEL PERATURAN MENTERI

No	Uraian
1.	PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah.
3.	Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM- Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal
4.	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal
6.	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
7.	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8.	Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi
9.	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 227 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10.	Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM - Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
11.	PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)
12.	PERATURAN MENTERI NOMOR 3 TAHUN 2021 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO TERINTEGRASI SEVARA ELEKTRONIK
13.	NOMOR 4 TAHUN 2021 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
14.	NOMOR 5 TAHUN 2021 - PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
15.	Nomor 138 Tahun 2017-PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 138 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERATURAN DAERAH

TABEL PERATURAN DAERAH

No	Uraian
1.	Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 - 2045
2.	Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir / RZWP3K Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan 2024 - 20245
3.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2010 - 2030
4.	RENCANA TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MERAUKE TAHUN 2017 - 2037
5.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KURIK TAHUN 2023 - 2043
6.	PERATURAN BUPATI NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE 2-NOMOR 142 TAHUN 2022-RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
7.	PERATURAN BUPATI NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE 2-NOMOR 142 TAHUN 2022-RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

PERATURAN GUBERNUR

TABEL PERATURAN GUBERNUR

No	Uraian
1.	Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pendelagasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan Pembentukkan Tim Pelaksana Teknis Percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan 2023
4.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERATURAN KEPALA DPMPTSP

TABEL PERATURAN KEPALA DPMPTSP

No	Uraian
1.	PERJANJIAN KINERJA INDUK DPMPTSP 2023
2.	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DPMPTSP 2023
3.	PERJANJIAN KINERJA 2024 - KEPALA DINAS
4.	PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP 2024 - KASUBAG UMUM
5.	PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP 2024 - SEKERTARIS
6.	BUKU PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SI-CSR TERPADU 2024

REGULASI

LINK TERKAIT