Generasi Baru Birokrasi, Enam Putra-Putri Asli Papua Lulus CPNS 2025 Siap Berkarier di DPMPTSP Papua Selatan
Juli 2025, Enam putra-putri asli Papua CPNS 2025 secara resmi menapaki karier pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan .
Mereka adalah hasil dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 yang khusus diperuntukkan bagi putra-putri daerah.
Kepastian ini datang setelah Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., menandatangani Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kelulusan mereka. Dengan SK ini, keenamnya kini memiliki jalur karier yang jelas untuk mengabdi kepada daerahnya.
Berikut adalah nama keenam putra-putri asli Papua yang telah lulus :
1. Martha Fransiska V.E Moiwend, S.E - Penata Muda (III/a) - Jabatan : Penata Perizinan Ahli Pertama.
2. Paskalina Sinthia Barat, S.IP - Penata Muda (III/a) - Jabatan : Penata Perizinan Ahli Pertama.
3. Susana Selvi Yoku, S.T- Penata Muda (III/a) - Jabatan : Penata Perizinan Ahli Pertama.
4. Katarina Yanefo, S.E- Penata Muda (III/a) - Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Pertama.
5. Mikael Marten Migan, S.E Penata Muda (III/a) - Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Pertama.
6. Paulus Saman, Amd.Keu - Pengatur (II/c)- Jabatan : Pengelola Keprotokolan.
Kehadiran mereka di DPMPTSP Provinsi Papua Selatan diharapkan dapat membawa semangat baru dan pemahaman mendalam tentang potensi lokal. Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Selatan, Petrus Assem, S.Sos., M.M selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan , menyambut baik kedatangan mereka. "Ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada putra-putri asli Papua. Mereka adalah aset berharga yang akan membantu memajukan investasi dan pelayanan publik di provinsi ini," ujarnya.
Lulusnya enam pemuda dan pemudi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, tetapi juga simbol dari harapan baru bagi pengembangan sumber daya manusia asli Papua, mereka diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran mereka di birokrasi adalah sebuah langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif, demi kemajuan Provinsi Papua Selatan.
Mereka adalah hasil dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 yang khusus diperuntukkan bagi putra-putri daerah.
Kepastian ini datang setelah Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., menandatangani Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kelulusan mereka. Dengan SK ini, keenamnya kini memiliki jalur karier yang jelas untuk mengabdi kepada daerahnya.
Berikut adalah nama keenam putra-putri asli Papua yang telah lulus :
1. Martha Fransiska V.E Moiwend, S.E - Penata Muda (III/a) - Jabatan : Penata Perizinan Ahli Pertama.
2. Paskalina Sinthia Barat, S.IP - Penata Muda (III/a) - Jabatan : Penata Perizinan Ahli Pertama.
3. Susana Selvi Yoku, S.T- Penata Muda (III/a) - Jabatan : Penata Perizinan Ahli Pertama.
4. Katarina Yanefo, S.E- Penata Muda (III/a) - Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Pertama.
5. Mikael Marten Migan, S.E Penata Muda (III/a) - Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Pertama.
6. Paulus Saman, Amd.Keu - Pengatur (II/c)- Jabatan : Pengelola Keprotokolan.
Kehadiran mereka di DPMPTSP Provinsi Papua Selatan diharapkan dapat membawa semangat baru dan pemahaman mendalam tentang potensi lokal. Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Selatan, Petrus Assem, S.Sos., M.M selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Selatan , menyambut baik kedatangan mereka. "Ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada putra-putri asli Papua. Mereka adalah aset berharga yang akan membantu memajukan investasi dan pelayanan publik di provinsi ini," ujarnya.
Lulusnya enam pemuda dan pemudi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, tetapi juga simbol dari harapan baru bagi pengembangan sumber daya manusia asli Papua, mereka diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran mereka di birokrasi adalah sebuah langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif, demi kemajuan Provinsi Papua Selatan.
